DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), Dr. Iswadi, M.Pd, menyampaikan keprihatinannya atas wacana pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh. Menurutnya, Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah memiliki sejarah panjang dengan dinamika sosial dan politik yang kompleks. Konflik berkepanjangan di masa lalu meninggalkan luka mendalam yang memerlukan waktu dan upaya besar untuk penyembuhan. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah memberikan perhatian khusus melalui kebijakan Otsus untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan pasca-konflik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemangkasan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tahun 2025 menjadi Rp 4,309 triliun setelah sebelumnya ditetapkan Rp 4,446 triliun menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengurangan sebesar Rp 156 miliar ini diputuskan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Usulan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, yang dijadwalkan berakhir pada 2027.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Provinsi Aceh mendapatkan alokasi dana otonomi khusus (Otsus) dengan total Rp3,3 triliun untuk melaksanakan berbagai program pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Data BPS Aceh terkini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh masih cukup tinggi di atas rata-rata provinsi sebesar 15,05 persen. Hal ini di sampaikan oleh analis politik dan kebijakan publik Saman Strategic Indonesia, Jabal Ali Husin Sab di Banda Aceh, Jumat (13/10/2023).

Beberapa kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Aceh Singkil 19,18 persen, Gayo Lues 18,87 persen, Pidie 18,79 persen, Bener Meriah 18,39 persen, Simeulue 18,37 persen, Aceh Barat 17,93 persen, Nagan Raya 17,38 persen dan Aceh Utara 16,86 persen.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh untuk periode 2022, terdapat 8 kabupaten/kota di Serambi Mekah angka kemiskinan yang tinggi, melebihi rata-rata tingkat kemiskinan di seluruh Provinsi Aceh.

Delapan Kabupaten itu diantaranya; Aceh Singkil 19,18 persen, Gayo Lues 18,87 persen, Pidie 18,79 persen, Bener Meriah 18,39 persen, Simeulue 18,37 persen, Aceh Barat 17,93 persen, Nagan Raya 17,38 persen, dan Aceh Utara 16,86 persen. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan dirinya akan memperjuangkan Revisi UUPA dengan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk desa (gampong) di Aceh minimal 10 persen. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Aceh sekaligus anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Aceh, Muhammad Mada alias Cek Mada ikut berkomentar perihal kasus robohnya teras rumah sakit regional Aceh Tengah. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Teras bangunan Rumah Sakit (RS) Regional yang terletak di Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah ambruk, Jumat (4/11/2022).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Anggota DPD RI, H. Fakhrul Razi menyampaikan, perlu adanya kreativitas dan strategi dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh karena selama ini pengawasan anggaran lemah sehingga mudah dikorupsi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 2023 yakni sebesar 1 persen dari dana alokasi umum (DAU) Nasional yang sebelumnya yaitu 2 persen.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penerimaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh menurun drastis pada tahun 2023 mendatang karena hanya tersisa 1 persen dari dana alokasi umum (DAU) Nasional dari sebelumnya 2 persen.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh bersama Tim Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) menggelar pertemuan guna membahas hasil kajian dari lembaga program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia itu terhadap pemanfaatan dana otonomi khusus di Aceh, Selasa (24/5/2022).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh menyindir Pemerintah Aceh yang ingin memperpanjang Dana Otonomi Khusus (Otsus). Paloh menyebut Pemerintah Aceh tidak sehat kalau tetap masih bergantung dengan Dana Otsus.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dana Otsus Aceh yang kini masih penerimaannya di angka 2 persen menjadi satu dilema, karena penerimaan angka 2 persen ini akan berakhir di tahun 2023, maka seterusnya sampai tahun 2027 Aceh akan menerima di angka 1 persen.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk percepatan pencairan Dana Otonomi Khusus (otsus) Tahap I tahun 2022. Untuk itu juga dibutuhkan dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota agar upaya yang dilakukan lebih efektif.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gelontoran Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh akan berakhir pada tahun 2027, sementara Aceh saat ini masih diselimuti dengan kemiskinan. Belum lagi masalah kesenjangan pembangunan serta masalah bencana alam tahunan seperti banjir yang harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menyatakan dukungannya untuk revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Salah satu tujuan dari perubahan Undang-Undang tersebut agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dapat diperpanjang hingga angka waktu yang tidak ditentukan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digelontorkan Pemerintah Pusat ke Aceh terus menjadi perbincangan berbagai pihak. Pasalnya Dana Otsus yang diguyurkan ke Aceh sejak tahun 2008 telah mencapai Rp 80 trilin lebih, namun angka tersebut belum mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh sebagaimana yang diharapkan.

Aceh kembali menorehkan catatan kelam dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II tahun 2021 sebesar 2,56 persen, berada pada urutan paling buncit bila dibandingkan provinsi lain di Sumatera.